Sidang perkara dugaan korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin
Jalan yang ambles di jalan tak jauh dari jembatan tersebut dipasang pembatas dari tali dan batang pohon yang di letakkan pada jalan tersebut
Jalan Rusak tersebut berada di kawasan lampu merah Palampitan Hilir. Saat lampu merah, kendaraan setop, justru banyak yang terjebak.
Andris Tomy, mengatakan peningkatan status menjadi tanggap darurat banjir karena saat ini seluruh kecamatan dalam kondisi terdampak.
Sidang perdana dua perkara dugaan korupsi proyek rehabilitasi irigasi di Kabupaten HSU digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin
Pembangunan gedung baru RSUD Pambalah Batung yang berlokasi di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah resmi dimulai.
Hidayatul Fitri diketahui meninggal dunia. Fitri merupakan salah satu orang yang membantu Abdul Wahid dalam beberapa jual beli tanah
Kongkalikong itu dalam menentukan penggarap atau pemenang berbagai proyek di Kabupaten HSU dengan imbalan pemberian berupa fee proyek.
Saat ini KPK telah melakukan penyitaan bangunan, Papan bertuliskan tanah dan bangunan telah disita dalam perkara tindak pidana korupsi
Kini Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) terus mendalami kasus dugaan mark up harga pengadaan tanah Samsat Amuntai.
Ditegaskan Plt Bupati HSU Husairi Abdi, BKPP melakukan persiapan dan pendataan SKPD mana saja yang memerlukan jabatan definitif.
Selain terkait dugaan suap infrastruktur di HSU, kini Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) juga membidik soal jual beli jabatan.
Juru bicara KPK Ali Fikri mengumumkan bahwa hasil penggeledahan di rumah Sekda HSU, M Taufik, ditemukan sejumlah uang dan dokumen.
Penunjukan Husairi Abdi sebagai Plt Bupati HST ini disampaikan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor melalui surat nomor 121/01714/PEM
Pasca ditetapkannya Bupati HSU itu sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atas dugaan menerima suap
Wakil Bupati HSU Husairi Abdi melalui saluran telepon mengatakan masih belum ada surat resmi untuk penunjukan Pj Bupati HSU dari Kemendagri.
KPK tampaknya masih terus melakukan proses pengembangan terhadap kasus OTT di Kabupaten HSU yang saat ini telah menyeret empat tersangka
Harta kekayaan Abdul Wahid yang tercatat dalam LHKPN sebesar Rp 5.368.816.339. Abdul tercatat memiliki dua lahan dan bangunan di Kota HSU
Cukup berliku KPK sebelum akhirnya menetapkan Bupati HSU Abdul Wahid diduga menerima uang Rp 18,9 miliar terkait pengadaan barang dan jasa
KPK akhirnya menahan Bupati Kab. HSU, Abdul Wahid setelah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi, kasus pengadaan barang dan jasa